Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN PEMERINTAH |
|---|---|
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 68 |
| Tahun | 2002 |
| Tentang | KETAHANAN PANGAN |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 30 Desember 2002 |
| Pejabat yang Menetapkan | |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Jumlah dilihat | 2553 |
| Jumlah diDownload | 539 |
| Tahun Pengundangan | 2002 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 142 |
| Nomor Tambahan | 4254 |
| Tanggal Pengundangan | 30 Desember 2002 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dicabut Oleh :
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
Melaksanakan Amanat Peraturan :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan