Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2015

Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai dengan 10 Mw (sepuluh Megawatt) Oleh Pt Perusahaan Listrik Negara (persero)

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2015

Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (biofuel) Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2015

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2015

Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2015

Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari Pltu Mulut Tambang, Pltu Batubara, Pltg/pltmg, dan Plta Oleh Pt Perusahaan Listrik Negara (persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015

Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015

Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2015

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015

Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2015

Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2015

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2015

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2015

Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2015

Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum dan Pencatuman Label Tanda Hemat Enegi untuk Piranti Pengkondisi Udara

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan Persero Pt Perusahaan Listrik Negara

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015

Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi Saluarn Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenga Listrik

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tidak Berlaku